Catatannasional.com - Kementerian Transmigrasi terus berkomitmen mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen sebagaimana diarahkan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dalam mendukung agenda tersebut, Kementerian Transmigrasi menyiapkan strategi transformasi kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
Tambahan alokasi anggaran sebesar Rp1,7 triliun dari Presiden Prabowo yang telah disetujui Komisi V DPR RI pada 7 Juli 2025 memperkuat langkah strategis Kementerian Transmigrasi dalam pemetaan potensi lahan dan pengembangan komoditas unggulan di kawasan transmigrasi. Melalui proses identifikasi yang berbasis data dan kebutuhan wilayah, kawasan transmigrasi akan difokuskan menjadi sentra ekonomi yang menyasar pasar domestik maupun ekspor.
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, menyampaikan bahwa transformasi transmigrasi tidak lagi sebatas pada mobilisasi penduduk, melainkan menjadi upaya menyeluruh untuk membangun kawasan ekonomi terintegrasi yang menopang pertumbuhan wilayah. “Dengan dukungan anggaran tambahan ini, kami akan memacu pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi lokal di kawasan transmigrasi,” ujar Menteri Iftitah.
Dari tambahan anggaran Rp2,5 triliun yang disetujui Presiden pada 18 Februari 2025, Kementerian Transmigrasi secara bertanggung jawab mengembalikan Rp777 miliar kepada negara, sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi dan tata kelola anggaran yang akuntabel. Sehingga, total Pagu Anggaran Kementerian Transmigrasi Tahun 2025 adalah sebesar Rp1,89 triliun.
Anggaran tersebut akan difokuskan pada lima program prioritas, yaitu: Trans Tuntas untuk penyelesaian legalitas tanah; Trans Lokal dalam penyediaan infrastruktur dasar; Trans Patriot berupa pendampingan dan beasiswa SDM transmigran; Trans Karya Nusa untuk pengembangan ekonomi lokal dan industri kecil; serta Trans Gotong Royong yang mendorong sinergi lintas sektor.
Sebagai implementasi pendekatan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT), tiga lokasi prioritas telah ditetapkan, yakni KETT Rempang di Batam, Kepulauan Riau; KETT Kalukku di Mamuju, Sulawesi Barat; dan KETT Salor di Merauke, Papua Selatan. Kawasan-kawasan ini diharapkan menjadi model percepatan pertumbuhan ekonomi luar Jawa berbasis transmigrasi.
Pimpinan Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyampaikan dukungan penuh terhadap agenda transformasi transmigrasi dan menyebut bahwa program ini memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah tertinggal. Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi V Fraksi Partai Demokrat, Lokot Nasution, yang menilai serapan anggaran sebesar 50 persen hingga pertengahan tahun menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan transmigrasi modern.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Velix Wanggai, menegaskan bahwa penguatan investasi menjadi elemen kunci transformasi transmigrasi. “Melalui optimalisasi potensi komoditas unggulan, integrasi rantai pasok, dan promosi kawasan, kami memastikan kawasan transmigrasi berperan aktif dalam ekosistem pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa Kementerian kini mengarahkan program transmigrasi untuk terhubung dengan investasi sektor swasta, BUMN, hingga koperasi desa guna menciptakan pusat ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Iftitah turut menegaskan komitmen perbaikan tata kelola aset dan pangan transmigrasi, termasuk kolaborasi dengan Perum Bulog dan Kementerian ATR/BPN. “Transformasi transmigrasi bukan hanya soal pindah penduduk, tetapi membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk masa depan Indonesia,” tegasnya.
0 Komentar