Catatan Nasional - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya orientasi baru dalam pembangunan infrastruktur nasional: bukan sekadar membangun fisik, melainkan memastikan setiap proyek memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Infrastruktur bukan untuk infrastruktur semata. Membangun bukan hanya sekadar menghadirkan bangunan fisik, melainkan harus selalu ditanyakan apa dampak dari sebuah infrastruktur,” tegas Menko AHY saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (22/7/2025).
Menurutnya, paradigma pembangunan nasional perlu bergeser dari sekadar menyelesaikan proyek infrastruktur menjadi pendekatan yang berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat.
Pembangunan, lanjut Menko AHY, tidak lagi cukup diukur dari jumlah proyek yang selesai, tetapi dari sejauh mana infrastruktur tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan secara merata, dan menjaga kelestarian lingkungan.
“Kita tidak boleh menjalankan program-program yang tidak prudent atau sulit dipertanggungjawabkan. Pesan dari Bapak Presiden Prabowo adalah: setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, segala bentuk inefisiensi harus kita hindari,” ujar Menko AHY.
Dalam forum yang dihadiri jajaran BPK, Menko AHY menggarisbawahi pentingnya integrated planning atau perencanaan terpadu sebagai kunci efektivitas pembangunan. Ia menilai, inefisiensi sering kali muncul bukan karena niat buruk, melainkan karena lemahnya desain dan koordinasi kebijakan. Menurutnya, pembangunan yang tidak dirancang secara holistik berpotensi menyia-nyiakan anggaran negara dan melahirkan infrastruktur yang tidak berdampak.
“Inefisiensi itu tidak selalu disebabkan oleh niat buruk, tetapi sering kali terjadi karena kurangnya perencanaan yang terintegrasi. Banyak keputusan diambil secara tergesa-gesa, tanpa perhitungan matang, lalu langsung dieksekusi. Padahal, saat proyek sudah berjalan, sering kali kita tidak bisa mundur, sementara masih ada banyak masalah yang seharusnya diselesaikan lebih dulu,” paparnya.
Menko AHY mencontohkan sejumlah proyek infrastruktur besar seperti bandara, dermaga, jalan, dan bendungan yang, meskipun secara fisik rampung dan tampak megah, belum memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Hal ini, menurutnya, kerap terjadi karena perencanaan yang tidak terintegrasi sejak awal.
“Ini harus kita perbaiki. Kalau perencanaan tidak terintegrasi, pelaksanaannya bisa tidak efektif dan hasilnya tidak langsung berdampak. Karena itu, kami sangat menantikan pengawasan dan masukan dari BPK agar keuangan negara benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Inilah yang akan mendorong kemajuan pembangunan ke depan,” tutupnya.
Pada rakor BPK ini, Menko AHY didampingi oleh Deputi Nazib Faizal dan Staf Khusus Menteri, Agust Jovan Latuconsina.
0 Komentar