Forum Gerakan Moral Pendidikan (FGMP) Kalimantan Timur dorong pemilihan Rektor Universitas Mulawarman berjalan transparan dan akuntabel tanpa intervensi politik

Samarinda - Forum Gerakan Moral Pendidikan (FGMP) Kalimantan Timur mendorong pemilihan Rektor Universitas Mulawarman berjalan secara transparan dan akuntabel tanpa intervensi politik. Ruang Pendidikan khususnya di Kalimantan Timur merupakan area yang bersih dari pengaruh politik. Hal tersebut disampaikan dalam forum dialog antara FGMP dan Pihak Universitas Mulawarman, di Samarinda, Sabtu, 23 Mei 2026.

Dalam pernyataannya, FGMP - Forum yang merepresentasikan 39 organisasi Masyarakat di Kalimantan Timur yang terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh seni budaya, akademisi, serta organisasi kepemudaan mengatakan bahwa Kampus harus tetap menjadi ruang intelektual yang bebas, netral, dan independen. Segala bentuk intervensi politik dalam proses akademik dianggap sebagai tindakan yang mencederai marwah Universitas Mulawarman serta mengkhianati masa depan generasi muda.

Syaharie Jaang yang mewakili Forum Pembauran Kebangsaan mengatakan bahwa dirinya siap menghadap Presiden Prabowo jika ruang intelektual di Universitas Mulawarman dikooptasi oleh pengaruh politik. 

“Begitu politik praktis masuk ke kampus, maka yang rusak bukan hanya sistemnya, tetapi juga kepercayaan publik. Ini adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar. Jika kami harus turun ke lapangan, bahkan menyampaikan langsung persoalan ini hingga ke kementerian atau bahkan kepada Presiden Republik Indonesia demi menjaga dunia pendidikan Kalimantan Timur, khususnya Universitas Mulawarman, maka saya siap memimpin barisan ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Vendy Meru, Ketua Umum LPADKT juga seturut dengan penyataan Syaharie Jaang. “Kondusivitas Universitas Mulawarman yang selama ini terjaga jangan sampai retak hanya karena ambisi segelintir pihak dalam momentum pemilihan rektor. Kami mungkin tidak memiliki hak pilih, tetapi kami memiliki tanggung jawab moral terhadap masa depan pendidikan dan stabilitas sosial masyarakat Kalimantan Timur,” ujarnya.

“Di bawah kepemimpinan Prof. Abdunnur, Unmul mengalami banyak kemajuan dan prestasi. Karena itu, keberlanjutan pembangunan dan kemajuan universitas menjadi hal penting yang harus dijaga,” lanjutnya.

Tokoh Masyarakat Kutai, Awang Irwan Setiawan mengatakan forum dialog yang digelar bersama Rektor Universitas Mulawarman bertujuan menyampaikan aspirasi Masyarakat Kalimantan Timur terkait dunia Pendidikan. 

“Perlu digarisbawahi bahwa forum ini bukan forum politik praktis. Ini adalah forum dialog tentang dunia pendidikan Kalimantan Timur. Kami berkumpul karena memiliki keresahan yang sama terhadap ancaman politik praktis yang mulai masuk ke lingkungan kampus,” katanya.

Selain itu, Prof. Adri Patton dari perwakilan Akademisi mengatakan bahwa dukung mendukung pemilihan rektor menrupakan hal yang biasa dialam demokrasi. Namun, hal yang perlu disepakati bersama adalah bagaimana universitas sebagai ruang intelektual harus mengedepankan gagasan bukan semata dukungan politik.

“Jika berbicara tentang Universitas Mulawarman hari ini, tidak bisa dipungkiri banyak capaian dan prestasi yang diraih di bawah kepemimpinan Prof. Abdunnur. Karena itu, menjadi aneh apabila proses pemilihan rektor justru lebih menonjolkan dukungan politik dibandingkan gagasan keberlanjutan pembangunan universitas,” tegasnya.

Adapun yang menjadi tuntutan sebagai pernyataan sikap FGMP adalah;

1. Menolak secara tegas dan tanpa kompromi segala bentuk politisasi dunia pendidikan tinggi.
2. Menyatakan kampus harus steril dari kepentingan politik praktis, afiliasi partai, maupun intervensi kekuasaan.
3. Mengingatkan bahwa penyalahgunaan ruang akademik berpotensi memicu instabilitas sosial di masyarakat.
4. Mendesak proses Pilrek Unmul berjalan murni berdasarkan kapasitas, integritas, dan prinsip akademik.
5. Menegaskan bahwa Universitas Mulawarman harus dijaga sebagai benteng ilmu pengetahuan, bukan alat kekuasaan.